Lihat Target Penurunan Stunting Nasional, Ini yang Akan Dilakukan Pemkab Tuban

oleh -
TURUNKAN STUNTING : TTarget Penurunan Stunting Nasional Menjadi 14 Persen

TUBAN

Penulis : M.Rizqi

Link Banner

Lenterakata.com – Kepala BKKN Republik Indonesia, Dr. Hasto Wardoyo menyatakan, pemerintah menetapkan target nasional penurunan stunting yang semula 24,1 persen pada 2020 menjadi 14 persen pada tahun 2024. Dari angka tersebut ditargetkan laju penurunan stunting per tahun sebesar 3,4 persen.

Menyambut target nasional itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky  mengungkapkan Pemkab Tuban mendukung program pemerintah pusat maupun provinsi dalam upaya menurunkan angka stunting. Menurutnya, penurunan stunting menjadi salah satu langkah membangun Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

“Hal tersebut menjadi salah satu program Pemkab Tuban yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,” ujarnya.

Mas Bupati, panggilan kesehariannya, menekankan, agar seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, Posyandu, dan PKK saling bersinergi memberi pemahaman tentang Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).

Konsumsi makanan bergizi hendaknya terus disosialisasikan kepada masyarakat, utamanya ibu-ibu. Dengan meningkatkan kualitas kesehatan mampu menyokong pengembangan sumber daya manusia.

“Mengingat pondasi pembangunan SDM salah satunya penguatan sektor kesehatan. Peningkatan kualitas SDM secara tidak langsung akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat,’’ katanya.

Sebelumnya, Mas Bupati menghadiri sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia (RAN PASTI) Provinsi Jawa Timur tahun 2022, Rabu (02/03/2022) di Ballroom Vasa Hotel Surabaya.

Kegiatan itu digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diikuti seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain Mas Bupati, hadir juga Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP), dr. Bambang Priyo Utomo, Kepala Bappeda dan Litbang, Agung Triwibowo, SE., MM.

Saat itu, Hasto Wardoyo mengatakan provinsi Jawa Timur memiliki potensi bonus demografi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Unsur penting terwujudnya bonus demografi adalah memiliki keluarga muda dan Sumberdaya Manusia berkualitas. Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu stunting.

“Kepala Daerah menjadi Ketua Gugus Tugas yang menjadi pucuk pimpinan penentu arah kebijakan percepatan penurunan stunting,” ucapnya.

Keberhasilan penurunan stunting menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah tapi ibu-ibu PKK, insan kesehatan, kader dan relawan, serta masyarakat. Sebagai langkah percepatan penurunan stunting ditunjang melalui pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita dan anak.

Pemantauan tumbuh kembang melalui kegiatan Posyandu dilakukan secara lebih teliti dengan mencocokkan tinggi dan berat badan anak. Selain itu, gencar melakukan edukasi kesehatan, konsumsi makanan bergizi, maupun pembinaan nikah secara berkesinambungan.

Kegiatan serupa akan dilaksanakan provinsi lainnya untuk menyamakan persepsi dan langkah penanganan stunting. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam penurunan stunting di wilayah masing-masing.

“Kebijakan ini sesuai demi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045,” tuturnya.(*)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *