SURABAYA
Penulis : Laidia
Lenterakata.com – Moderasi beragama harus digelorakan bersama-sama dari semua komponen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah dan masyarakat harus saling bahu membahu.
Itu pula yang terlihat dari sinergi yang dijalin oleh Kementerian Agama dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam acara dengan tajuk “Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Maslahah”. Acara ini digelar oleh Kanwil Kemenag Jatim di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (12/12/2022).
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas hadir langsung. Dalam arahannya, dia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud pengimplementasian kerjasama atau MoU antara PBNU dan Kemenag untuk memperkuat jejaring berbasis keluarga.
“Konsep keluarga maslahah akan lebih terbuka jika disinergikan dengan Kemenag. Pasti muncul pertanyaan, kenapa hanya dengan orang NU saja? Karena yang lain belum membuat MoU,” ulasnya.
Menurutnya, Kemenag tidak bisa melangkah jika tidak ada MoU. Ia menyampaikan program ini perdana di Jawa Timur dan akan disusul oleh Kanwil lain di Indonesia.
Sementara, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, saat menyambut baik program ini. Dia ingin Jawa Timur guyup rukun, apalagi angka stunting di Jawa Timur yang tinggi diperlukan pembinaan dan bimbingan keluarga maslahah.
‘’Dengan bersinergi bersama Kemenag beserta jajarannya saya yakin bisa mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik,’’ ucapnya.
Yahya Cholil Staquf juga menekankan harapannya, agar warga NU bisa memberikan hikmah inklusif, yaitu memberikan layanan yang maslahatnya bisa dinikmati orang banyak.
“Selanjutnya tujuannya membangun koherensi atau melangkah ke arah dan irama yang sama, untuk itu seluruh warga NU wajib satu komando dan menjaga integritas keorganisasian NU,” paparnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Husnul Maram menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh 1.636 orang. Mereka terdiri dari Kakankemenag se-Jawa Timur, Kasi Bimas Islam, Kepala KUA, satu Penyuluh Agama Islam tiap kabuaten/kota.
Selain itu juga Ketua PCNU dan MWC NU se-Jawa Timur, dengan tujuan memberikan bekal tambahan tentang moderasi beragama di Jawa Timur.
“Selain itu turut hadir Ketua PWNU se-Jawa, Kakanwil se-Jawa, Ketua PWNU Jatim, Ketua MUI Jatim, Dirjen Pendis, bapak Ali Ramdani, Para Rektor di Jawa Timur, jajaran OPD dan Pejabat Kanwil Kemenag Jatim,” ungkapnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Ahmad Munir menuturkan, untuk Kabupaten Tuban hadir dengan formasi lengkap. Yakni Ketua PCNU, seluruh Ketua MWC NU, seluruh Kepala KUA, Kasi Bimas Islam dan Pranata Humas.
Ia menceritakan pendapat dari Alisa Wahid, bahwa Kemenag mempunyai kewenangan mengawal undang-undang tentang bimbingan perkawinan, sehingga sesuai dengan program kegiatan PBNU.
PBNU merekomendasikan kepada jam’iyah dan jamaah NU di setiap tingkatan untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang toleran, moderat, dan rahmatan lil ‘alamin. Serta menolak semua bentuk hoaks, fitnah, dusta, dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah jamaah dan umat.
Acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Sekjen PBNU, Syaifullah Yusuf yang juga Walikota Pasuruan.(*)
