Tahun Ini Tuban Kelola Rp25 Miliar DBHCHT

oleh -
SOSIALISASI CUKAI : Sosialisasi Tentang Cukai dan DBHCHT

TUBAN

Penulis : M.Rizqi

Link Banner

Lenterakata.com – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) masih menjadi salah satu penopang pendapatan pemerintah daerah untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Di Kabupaten Tuban, DBHCHT cukup mewarnai berbagai bidang.

Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Ekonomi Mikro pada Bagian Perekonomian dan SDA  Pemkab Tuban, Ir. Aning Bekti Lestari menjelaskan, tahun ini Kabupaten Tuban memperoleh DBHCHT sebesar Rp25 miliar.

Pada program pembinaan lingkungan sosial, dana tersebut dimanfaatkan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan peningkatan keterampilan kerja. Di bidang kesehatan, diperuntukkan memenuhi sarana prasarana di Puskesmas dan dua RSUD yang ada di Tuban, yakni RSUD Dr. Koesma dan RSUD Ali Manshur Jatirogo.

‘’Termasuk membangun ruang isolasi di RSUD dr. R. Koesma Tuban senilai Rp 2,1 miliar,’’ ujarnya.

Sebelumnya, pada 2020 juga telah dibangun dua Puskesmas di Temandang dan Jatirogo menggunakan DBHCHT.

Selain itu, DBHCHT juga dimanfaatkan untuk meningkatkan ketrampilan kerja dengan menjalin kerjas sama dengan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Kabupaten Tuban.

Kegiatannya, menggelar pelatihan las listrik dari 3G ke 6G.  Sasaran peserta dari pelatihan ini, antara lain petani/buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan pekerja ter-PHK di industri hasil tembakau.

‘’Harapannya, dengan pelatihan ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Sehingga bisa memenuhi kebuttuhan industri yang ada di Tuban,’’ jelas Aning.

Hal itu dijelaskan Aning saat sosialisasi ketentuan bidang cukai merupakan salah satu program prioritas dalam mendukung jaminan kesehatan nasional dari anggaran DBHCHT.

Hadir sebagai narasumber, antara lain Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bojonegoro, Romy Windu Sasongko.

Kemudian, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Daryuti, Kabid Perindustrian pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Tuban, Handrijanto, dan perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Yeni Dyah Hartatik dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) keterbukaan dan penyebarluasan informasi.

Narasumber memaparkan banyak hal, mulai dari strategi pengawasan rokok serta cara mengenali rokok ilegal seperti rokok tanpa pita cukai, rokok dengan cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, maupun rokok dengan pita cukai berbeda.

Juga tentang penegakan Peraturan Daerah (Perda), Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtransmas) dan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 di kabupaten Tuban. Pun dengan tahapan proses penegakan hukum, dari mulai pre-emtif, preventif, dan represif.

Sebagaimana diketahui, kelompok tani tembakau di Tuban terbanyak berada di Kecamatan Senori dan Soko. Kelompok lainnya tersebar di Kecamatan Singgahan, Semanding, Plumpang, Parengan, Kerek, dan Grabagan.

Untuk kegiatan perajangan tembakau, baik itu jenis basah atau kering tersebar di Kecamatan Kerek (638 perajang), Soko (20 perajang), dan Senori (87 perajang). Hasil rajangan tembakau dipasarkan ke wilayah Bojonegoro, Temanggung, dan Kudus.

Sedang industri rokok, di Tuban ada dua, yakni PT. Warahma Biki Makmur dan PT. Merdeka Nusantara. Penyerapan tenaga kerja pada dua industri rokok tersebut mencapai 1.807 orang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 persen. Selanjutnya, alokasi DBHCHT tersebut 30 persen untuk provinsi penghasil, 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 30 persen lagi diberikan kepada kabupaten/kota lain dalam provinsi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, juga disebutkan bahwa penggunaan DBHCHT, antara lain untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Rinciannya, pagu alokasi 50 persen diperuntukkan bagi bidang kesejahteraan masyarakat untuk pemulihan perekonomian di daerah, meliputi kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri dan lingkungan sosial. Berikutnya, 25 persen untuk bidang penegakan hukum dengan kegiatan sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. ‘’Selebihnya, untuk bidang kesehatan melalui program pembinaan lingkungan social,’’ terang Aning.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *