TUBAN
Penulis : M.Rizqi
Lenterakata.com – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE berjanji mendukung pengembangan pondok pesantren. Pemkab juga akan mendampingi pondok pesantren untuk mengelola administrasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan bupati saat menghadiri pengukuhan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan Pembinaan Pengelolaan Ponpes se-kabupaten Tuban, di Gedung Asrama Haji Tuban.
Bupati Tuban juga melakukan dialog dengan jajaran pengurus pondok pesantren. Pada kesempatan ini, diserahkan Piagam Statistik Pondok Pesantren dan Surat Keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. Penyerahan dilakukan perwakilan dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tuban kepada 107 lembaga.
Bupati menyatakan, dokumen yang diterima lembaga pondok pesantren diharapkan meningkatkan aspek legalitas dan hukum. Dengan demikian akan memperkuat posisi pesantren.
“Pemkab Tuban siap memberi pendampingan agar tidak terjadi kesalahan administrasi,” ujarnya.
Saat ini, lanjut bupati, Pemkab Tuban tengah melakukan standarisasi pendidikan, termasuk kelompok lembaga pendidikan pesantren. Karenanya, pengurus pesantren agar dapat memberi masukan dan saran. Selanjutnya, akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan 2022 ini.
Mas Bupati menerangkan Pemkab Tuban dan DPRD Tuban telah mengesahkan Perda berkaitan pengelolaan dan operasionalisasi pesantren di Kabupaten Tuban. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemkab Tuban dan legislatif dalam memajukan dan memakmurkan pondok pesantren.
“Sehingga mampu memajukan pesantren dan mewujudkan kemandirian bagi santri dan santriwati di Kabupaten Tuban,” katanya.
Menurut Mas Bupati, kiai dan warga pesantren berperan penting dalam proses pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Tuban. Memiliki karakter berbudi luhur menjadi pondasi penting dalam pembangunan.
Sementara itu, Ketua FKPP, KH. Ansori mengatakan kehadiran Bupati menjadi motivasi bagi kalangan Ponpes di Kabupaten Tuban. Sekaligus wujud sinergitas yang kian kuat antara ulama dan umara (pejabat) dalam berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Tuban.
Kiai Ansori berharap adanya pendampingan Pemkab Tuban dalam pengelolaan ponpes. Mengingat pemerintah pusat telah mengesahkan UU no. 18 tentang Pesantren. Karenanya, dukungan
“Pemkab Tuban saat kami harapkan dalam memajukan pendidikan di lingkungan ponpes,” harapnya. (*)
