TUBAN
Penulis: M.Rizqi
Lenterakata.com – Pendidikan punya andil besar dalam kemiskinan. Artinya, karena pendidikan banyak warga miskin. Pendidikan yang rendah, banyak menyumbang warga miskin. Karena pendidikan rendah tak banyak peluang kerja yang bisa diraih.
‘’Namun begitu juga sebaliknya, pendidikan juga punya peran besar untuk mengentas kemiskinan. Ini yang kami minta pada PGRI,’’ ujar Bupati Tuban Fathul Huda dalam pembukaan seminar pendidikan yang digelar PGRI Kabupaten Tuban di pendapa Krido Manunggal, Sabtu (23/2/2019).
Dalam seminar dengan tema ‘Optimalisasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan’ itu, bupati menerangkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Tuban masih sangat rendah. Tuban berada di ranking 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
‘’Kenapa rendah, karena lama sekolah warga usia 25 tahun ke atas masih rendah,’’ ungkapnya.
Selain itu, kata pejabat asal Kecamatan Montong ini, etos kerja dan kreatifitas warga Tuban masih rendah. Optimisme dan keberanian untuk berjuang dan berusaha jufa masih kurang.
‘’Karena itu masih banyak warga Tuban yang miskin. Kalau ingin Tuban maju, harus banyak mencetak entrepreneur,’’ katanya.
Seminar tersebut mendatangkan narasumber Profesor Mas’ud Said staf khusus Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Dewan Riset Kabupaten Tuban. Juga Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein dan Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban yang diwakili Kasi Statistik Sosial Eni Widyasuti.
Eni dalam paparannya menjelaskan bahwa posisi Tuban masih berada di rangking 5 dari bawah di Jatim. Artinya Tuban masih menjadi lima besar kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur.
‘’Meski setiap tahun angka kemiskinan Tuban turun. Saat ini 15,31 angka kemiskinannya,’’ terang dia.
Program pembangunan berkelanjuran di Indonesia tujuannya adalah mengikis warga miskin. Bukan hanya menurunkan, namun menghapus.
‘’Karena tujuannya adalah menurunkan kemiskinan sampai zero,’’ ungkapnya.
Sementara pada kesempatan kedua, wabup Noor Nahar Hussien menyebut warga Tuban yang miskin sekitar 197 ribu orang. Kategori miskin, kata dia, adalah warga yang punya pendapatan per orang Rp 308 ribu per bulan.
‘’Tahun 2019 ini naik menjadi Rp 328 rubu per orang per bulan. Masih banyak yang pendapatanya segitu,’’ terangnya.
Selain itu, sesuai data , di Tuba nada 142.055 kepala keluarga (KK) yang tingkat tingkat kesejahteraannya 40 persen. Keluarga ini, menurut dia, menjadi sasaran seluruh program pengentasan kemiskian.
‘’Upaya pemkab sudah tak kurang-kurang. Mari kita bersinergi untuk mengentas kemiskinan,’’ ajaknya.
Sedangkan Prof Mas’ud banyak membahas tentang tanggungjawab sosial warga. Karena itu, dia mengajak PGRI untuk mengambil peran. Misalnya, guru yang sudah menerima sertifikasi membantu pemetintah dengan mengambil satu anak asuh. Sehingga anak-anak kurang mampu tetap bisa sekolah.
‘’Pemkab juga terus mengupayakan solus-solusi. Tapi, bagaimana masyarakat ini berperan dan punya tanggungjawab sosial itu penting,’’ tandasnya.
Sedang Ketua PGRI Tuban Suwito Tulus mengaku ingin ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan. Data tentang kemiskinan yang ada, kata dia, kadang tak sesuai dengan kondisi yang ada. Karena itu, peran masyarakat termasuk PGRI sangat penting.(*)
