TUBAN
Penulis : M. Rizqi
Lenterakata.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonenesia (PMII) Komisariat Makhdum Ibrahim mengepung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPURP)/ Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Tuban, Jumat (19/5/2023) pagi.
Puluhan mahasiswa yang memakai seragam dan atribut organisasi lainnya itu memadati kantor yang berada di Jalan Pahlawan tersebut. Hanya, mereka tertahan di depan gerbang. Karena gerbang dinas yang mengurusi pembangunan itu ditutup rapat. Mahasiswa orasi, membentangkan bendera dan poster di depan gerbang.
Aksi mahasiswa itu dipiciu peristiwa ambruknya gedung Korpri yang berada di kompleks Pendapa Kridha Manunggal dan rumah dinas Bupati Tuban. Peristiwa itu menurut mahasiswa benar-benar membuka mata masyarakat, bahwa ada hal serius yang terjadi di pemerintahan Tuban saat ini.
Bangunan yang didanai APBD perubahan 2022 senilai Rp530 juta lebih itu ambruk saat masih dalam masa pemeliharaan, sehingga belum diserahkan apalagi diresmikan. Hal ini mengindikasikan ada sesuatu yang salah. Baik dari perencanaan, pengerjaan, pengawasan dan sebagainya. Jika budaya seperti itu terus dipertahankan, maka ini sinyal bahaya untuk pemerintahan dan jelas merugikan rakyat.
Mahasiswa menyebut, begitu butanya pemerintah dan OPD Kabupaten Tuban dalam pembangunan infrastruktur. Mlai dari perencanaan, studi kelayakan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan atau pengerjaan, hingga pemeliharaan setelah selesai dikerjakan.
Insiden ambruknya gedung Korpri membuktikan dengan jelas Bupati dan Pemerintah Tuban sangat bobrok dalam pembanguanan, terutama DPUPR/ PRPKP. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang rencana strategis perangkat daerah tidak dilaksanakan.
‘’Bahkan menciderai kedudukan, tugas, dan fungsi sendiri. Terbukti dengan banyaknya proyek infrastruktur yang tidak tepat sasaran dan gagal. Seperti rest area yang molor 5 bulan hingga saat ini belum selesai,’’ teriak mahasiswa.
Kasus lain, adalah pembangunan jembatan Glendeng di Kecvamatan Soko juga gagal. Padahal jembatan ini merupakan akses penting warga. Begitu juga dengan proyek alun-alun juga dinilai gagal struktur bangunannnya. Juga GOR gagal dalam penyelesaian dari target dan ditambah gagalnya pembangunan lampu di Jalan RE. Martadinata karena banyak tiang yang sudah rusak.
‘’Dari sekian rentetan kegagalan pembangunan yang dilakukan Pemkab Tuban ini mengambarkan pemerintah tidak serius dalam mewujudkan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan masyarakat, menghaburkan APBD dengan sia-sia,’’ sebut mahasiswa.
Dengan banyaknya proyek infrastruktur yang gagal itu, lanjut mahasiswa, seharusnya pemerintah Tuban lebih melek dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalankan renstra dan Perbub Tugas dan Fungsi OPD dalam peraturan Bupati nomer 188 Tahun 2021 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja.
DPUPR/PRKP harus mengawal ketat dalam perencanaan dan kerja nyata, supaya kejadian yang merugikan dan hanya menghaburkan anggaran APBD secara percuma tidak terjadi di kabupaten tuban.
‘’Selain itu, APBD harus harus dibuat menyesuaikan rakyat. Artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat,’’ katanya.
Karena itu, PMII Komisarit Makhdum Ibrahim menuntut Bupati Tuban untuk segera bersikap secara tegas terhadap OPD yang tidak mampu dalam menyerap anggaran dan menjalankan tugasnya dengan baik. Mendesak OPD Tuban terutama kepala DPUPR PRPKP untuk segera mengkaji ulang dari perencanaan hingga pemeliharaan dalam pembangunan infrastruktur derah.
Juga mengecam keras ketidakseriusan DPUPR /PRPKP dalam menjalakan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah harus segera mewujudkan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hentikan segala bentuk penghambur-hamburan anggaran APBD yang dikelola secara kotor oleh OPD dan tidak transparan serta wujudkan pengelolaan APBD yang berpihak pada kemajuan pendidikan, penunjang moral generasi muda dan kesejahteraan masyarakat.
‘’Kami meminta kepada Bupati dan pemerintah Tuban untuk segera merespon aksi turun jalan ini dalam jangka waktu dekat sebagai tindak lanjut dan bentuk kepedulian pemerintah Tuban terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa demi kepentingan rakyat Tuban melalui suara kami,’’ tegas mahasiswa.(*)
