Ratusan Warga Demo Bupati Tuban, Merasa Tak Puas Kinerja Bupati

oleh -

TUBAN
Penulis : M.Rizqi
Lenterakata.com – Ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Tuban menggelar unjuk rasa di kantor Pemkab Tuban, Jumat (11/11/2022).

Mereka terdiri dari Kelompok Pemuda Desa, Pemuda Marhaenisme, Pemuda Pancasila, mahasiswa dan sejumlah pelaku usaha.
Pera pendemo tertahan di luar pagar kantor Bupati tersebut karena dihadang petugas keamanan dari kepolisian dan TNI.

Link Banner

Gerbang masuk kantor pemkabjuga ditutup. Sehingga massa hanya bisa orasi bergantian di depan gerbang. Ratilusan poster dan spanduk juga dibentangkan. Massa mempertanyakan kebijakan Bupati Lindra yang dinilai lebih sering menghambur-hamburkan uang.

Dalam pernyataan yang dibacakan, para pendemo menyampaikan kepemimpin bupati muda tersebut, membuat masyarakat merasa kecewa terhadap kebijakan- kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Banyak kepala daerah setelah terpilih justru tak mampu memegang amanah. Termasuk Bupati Lindra, yang terjadi justru menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang.

Sehingga kebijakan tidak tepat sasaran, yang terjadi malah menimbulkan kerugian keuangan negara. Padahal pemimpin itu harus dekat dengan rakyat, apa yang dijanjikan ketika kampanye harus dipenuhi, dan dilakukan dengan sepenuh hati.

Para pendemo juga menyatakan seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Tanggung jawab berarti seorang pemimpin harus mampu mempergunakan kedudukannya dengan sebaik-baiknya.

Kedudukan itu amanah dari rakyat dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

“Maka kami atas nama Aliansi Rakyat Peduli Tuban sangat prihatin dengan kebijakan-kebijakan Bupati Tuban yang sewenang-wenang dalam menghambur- hamburkan uang rakyat,” ucap pendemo dalam orasinya.

Padahal, menurut mereka Kabupaten Tuban masih konsisten menduduki kabupaten termiskin di Jawa Timur. Atas nama rakyat, para pendemo merasa wajib mengevaluasi kinerja Bupati Tuban.

“Jika kita lihat kebijakan Bupati Tuban, tidak mempunyai niat sama sekali dalam mensejahterakan masyarakat. Justru kebijakan yang dibuat jauh dari nilai-nilai yang mencerdaskan, dan tidak peduli terhadap peningkatan SDM,” sambung mereka.

Selain itu, banyak kegiatan yang merusak moral generasi penerus Kabupaten Tuban. Contohnya, night colour fun walk, jalan sehat, sepeda ontel bareng, dan bakaran ikan. Masyarakat dibohongi dengan hiburan rakyat semata.

“Biar masyarakat tidak melihat capaian apa yang sudah dibangun dalam memimpin Kabupaten Tuban,” ungkap massa.

Selain itu, menurut massa, Bupati Tuban hari ini tugasnya hanya merusak bangunan yang sudah bagus, kemudian dibangun kembali. Seperti halnya, bangunan Rest Area Rp8,3 milliar GOR Rp8,9 milliar, Patung Letda Sucipto Rp250 juta dan lainnya.

“Sedang pembangunan jembatan Glendeng Rp6,4 miliar yang baru 3 bulan sudah ambruk. Ini adalah bukti kegagalan Bupati Lindra dalam memimpin Tuban,” kata mereka.

Dalam sebuah kajian regulasi, massa menyebutkan PP Nomor 16 tahun 2021 menerangkan pada pasal 162, sebuah bangunan dapat dibongkar jika; tidak laik fungsi, membahayakan lingkungan di sekitarnya.

Kemudian tidak dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan. Biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan lebih besar daripada biaya pembongkaran dan pembangunan baru.

Adanya kebutuhan pengguna dan atau pengguna barang serta adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan perubahan rencana tata ruang.

Karena itu massa menyampaikan tuntutan, di antaranya ; segera tuntaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban, bupati segera melakukan kajian ulang terkait pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak efektif dan efisien dalam hal anggaran dan pembiayaan.

Optimalkan program peningkatan ekonomi masyarakat Tuban dengan melakukan pendampingan terhadap UMKM serta pemberdayaan pasar rakyat.

Memberikan pelatihan kepada pemuda/kaum milenial untuk peningkatan SDM. Karena Tuban memiliki kawasan industri yang sangat besar. Berikan penguatan anggaran pada organisasi kepemudaan serta berikan kesejahteraan pada pendidik.

Massa tidak ditemui Bupati Lindra. Namun terlihat Kepala Bappeda Agung, Kepala Dinas Infokom, Statistik dan Persandian Arief Handoyo serta pejabat lain menemui pendemo.

Para pejabati ini berjanji akan menyampaikan tuntutan massa tersebut pada pimpinanya.

Sedang Ketua DPRD Tuban Miyadi saat dimintai komentar berjanji akan segera memanggil pihak terkait untuk hearing atas tuntutan para pendemo itu.

“Ya nanti akan kita agendakan untuk hearing,” ucapnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *