TUBAN
Penulis : M.Rizqi
Lenterakata.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tuban kembali diganjar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerin Keuangan (Kemenkeu). Ini untuk kali kelima berturut-turut. Penghargaan itu diterima langsung Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Jumat (29/10/2021) di Banyuwangi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama 37 kepala daerah se Jatim menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan kepada Gubernur diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jatim, Taukhid, selanjutnya Gubernur menyerahkan penghargaan kepada bupati dan walikota di Jatim. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel di Banyuwangi.
Penghargaan ini merupakan apresiasi Kemenkeu atas prestasi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Predikat Opini WTP dari BPK RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, keberhasilan dalam mendapatkan opini WTP ini merupakan hasil dari kerjasama yang harmonis dari sejumlah instansi pemerintahan. Jika diibaratkan kelompok musisi atau orkestra, maka kepala daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota adalah komandan orkrestasi. Orkrestrasi adalah bagaimana semua elemen terkait bisa menjadi partner yang harmonis.
“Ada kerja keras, kerja berat, kejar luar biasa. Tugas besar yang luar biasa itu adalah ketika kita bersama-sama harus menangani pandemi Covid 19, yang pada saat itu mengalami lonjakan yang eksponensial,” ungkapnya.
Gubernur mengatakan, keberagaman di Jawa Timur merupakan sebuah potensi yang harus disikapi dengan bijak.
“Taman safari politik kita ini juga harus nampak indah,varian varian warna di taman safari politik kita, harus enak dilihat dan memberikan manfaat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Jatim Kemenkeu RI, Taukhid, menjelaskan penghargaan tersebut merupakan bagian dari apresiasi pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah agar bisa mengupayakan, mempertahankan Opini WTP dari BPK di wilayah masing-masing.
Poin penting dari penghargaan Opini WTP adalah kemampuan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan keuangan publik yang benar-benar untuk rakyat.
“Yang tujuan akhirnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Sementara Aditya Halindra Faridzky menjelaskan, penghargaan tersebut menjadi penyemangat sekaligus motivasi untuk meningkatkan capaian kinerja. Dalam pelaksanaannya menjunjung komitmen tinggi untuk menjaga akuntabilitas, kerja efektif dan efisien. Harapannya, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Hal ini menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah,” katanya.
Mas Bupati berpesan seluruh jajaran pemkab mampu menambah semangat untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik.
“Jadikan ini sebagai pelecut meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan kabupaten,” serunya.(*)
