TUBAN
Penulis : M. Rizqi
Lenterakata.com – Tahun 2023 nanti, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tuban dijanjikan anggaran Rp1 miliar. Hanya, dana itu tidak langsung dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Sebab, dalam APBD 2023 yang sudah disahkan, KONI hanya dijatah Rp700 juta.
‘’Yang Rp300 juta dijanjikan akan dimasukkan dalam perubahan APBD 2023 nanti. Nanti akan kita kawal terus,’’ ujar Ketua DPRD Tuban M. Miyadi saat hadir dalam rapat pleno KONI Kabupaten Tuban, Senin (5/12/2022) sore.
Dalam rapat yang digelar di aula Faleeha Seafood tersebut, Miyadi yang juga Dewan Kehormatan KONI Tuban menceritakan lika-liku penganggaran untuk KONI. Sebab, sebelumnya justru anggaran KONI tidak dimunculkan. Sehingga, sebagai Ketua DPRD Miyadi menanyakan hal itu. Bahkan sampai tanya langsung ke Sekda Tuban yang menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
‘’Semula seolah-olah KONI itu tidak ada, sehingga tidak muncul anggarannya. Namun, setelah kami desak akhirnya anggaran dimunculkan, termasuk janji yang akan menggenapi menjadi Rp 1miliar itu,’’ ujar politisi PKB ini.
Ketua DPC PKB Tuban itu berharap pemkab mencairkan anggaran tepat waktu. Sebab, anggaran Rp700 juta sebenarnya hanya cukup untuk operasional KONI. Sehingga, untuk pembinaan cabor-cabor dan atlet sangat sulit dilakukan oleh KONI.
‘’Semoga saja, pembinaan atlet dan cabor benar-benar dilakukan maksimal oleh pemkab melalui OPD yang terkait,’’ harapnya.
Soal pencairan anggaran tepat waktu menurut Miyadi sangat penting. Karena tahun 2022 ini, anggaran dicairkan sangat terlambat. Dia menyebut, pada bulan Agustus anggaran baru dicairkan, padahal operasional KONI misalnya untuk listrik, telepon, air juga honor petugas di KONI harus dibayarkan sejak Januari.
‘’Saya berharap tahun depan anggaran cair tepat waktu. Untuk pengurus KONI, atlet dan cabor saya harap bisa memahami dan sabar karena saat ini masa transisi pemerintahan. Sedang setiap pemerintahan punya kebijakan sendiri,’’ katanya.
Rapat pleno KONI selain dihadiri Miyadi juga hadir Noor Nahar Hussein mantan Wabup Tuban yang juga Dewan Kehormatan KONI. Ketua KONI Tuban Mirza Ali Manshur, Sekretaris KONI Zainal Maftuhien dan pengurus harian serta pengurus bidang di KONI hadir.
Noor Nahar meminta para pengurus untuk bersabar dan tetap melakukan pembinaan cabor dan atlet sesuai dengan kondisi yang ada. Sebab, pembinaan membutuhkan dana yang tak sedikit.
‘’Dengan dana terbatas, sangat tidak rasional untuk menargetkan yang besar-besar. Seperti yang tertera di lambang Provinsi Jawa Timur Jer Basuki Mawa Bea. Yang ada saja dimaksimalkan. Carilah bibit-bibit atlet terbaik dan dibina,’’ ucapnya.
Sementara, Ketua KONI Mirza Ali Manshur merasa senang karena hadir dua Dewan Kehormatan KONI. Rapat pleno diharapkan memunculkan pemikiran bersama untuk KONI ke depan. Karena kebijakan pemerintahan saat ini berubah, maka KONI harus menyesuaikan. Seperti misalnya program pemusatan latihan kabupaten (puslatkab) untuk atlet yang sejak 2015 dimulai saat ini tidak ada anggaran tersebut di KONI.
‘’Semoga tetap ada puslatkab yang dilakukan pemkab. Karena untuk mencapai prestasi butuh waktu yang lama, latihan intensif yang terprogram dan berkelanjutan,’’ ungkapnya.
Contohnya, dalam gelaran Porprov 2022, KONI sudah tidak dilibatkan, karena hanya mendaftarkan atlet saja, setelah itu semua ditangani pemkab. Atlet puslatkab yang dilaksanakan KONI juga tidak langsung diterima pemkab, namun diseleksi lagi. Ternyata hasilnya juga kelihatan bahwa 99 persen atlet Porprov Tuban adalah atlet hasil puslatkab KONI.
‘’Artinya bahwa pembinaan dalam waktu yang lama dengan program yang tertata bisa menghasilkan atlet yang potensial dan berprestasi. Semoga perhatian pemkab pada para atlet dan cabor tetap baik,’’ katanya.
Sedang Usdika, salah satu pengurus KONI yang juga pembina cabor mengaku dana pembinaan atlet untuk cabornya terakhir pada 2022. Sehingga untuk tahun 2023 dia belum punya gambaran pembinaan atlet seperti apa, karena belum ada kepastian anggaran.
‘’Terakhir anggaran pembinaan yang kita terima kita olor sampai 2022, itu terakhir. Setelah ini belum ada kejelasan anggaran. Semoga tetap ada anggaran untuk pembinaan cabor dan atlet dari pemkab. Karena setelah tidak diurusi KONI, perlakuan untuk atlet dan cabor terasa sangat berbeda,’’ tuturnya. (*)
