TUBAN
Penulis : M.Rizqi
Lenterakata.com – Sebanyak 17 desa/kelurahan di Kabupaten Tuban masuk dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Desa dan kelurahan dibagi dalam tiga lokasi program. Yakni 8 desa/kelurahan masuk lokasi cash for work (CFW), kemudian 6 desa/kelurahan masuk dalam lokasi peningkatan layanan dasar dan sisanya masuk lokasi pencegahan kumuh.
Pendanaan program Kotaku skala lingkungan sebenarnya sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Saat itu untuk satu kelurahan dengan anggaran Rp500 juta, tahun 2018 mendapat alokasi 5 Kelurahan/Desa dengan total sebesar Rp1 miliar, tahun 2019 mendapat alokasi 2 Kelurahan/Desa dengan anggaran Rp1,5 miliar, serta tahun 2021 ini mendapat alokasi 8 Kelurahan/Desa dengan anggaran Rp2,4 miliar berupa dana CFW atau padat karya.
Kegiatan diawa dengan lokakarya secara daring selama dua yang berakhir pada 4 November 2021. Pada hari pertama lokakarya, Rekyan Puruhitasari, PPK PKP Wilayah 1 Jawa Timur mengatakan, dalam program yang sudah cukup matang di Kabupaten Tuban ini, pihaknya diberi kesempatan dalam melakukan pendampingan.
Harapannya, bersama dengan program padat karya lainnya seperti PSPS, Papsimas, Sandes, berkolaborasi dalam acara ini, sehingga nanti kita mendapatkan capaian target untuk tahun ini sampai ke depan.
‘’Bagaimana kita bisa melakukan penanganan permukiman khususnya di Kabupaten Tuban.Harapan kita agar konsistensi dalam penataan permukiman baik dalam pencegahan maupun pengurangan kumuhnya sehingga bisa menuju kawasan zero slum atau 0 persen kumuh,’ ujarnya.
Sementara, samsul Maarif Sub TA Komunikasi OSP 3 Jatim menambahkan, tahun ini memang masa yang unik dan memiliki banyak tantangan. Meskipun dalam tahun ini Kotaku Tuban mengemban BPM CFW, namun kemudian agenda-agenda kolaborasi dalam upaya penanganan kumuh tetap menjadi target yang tetap didorong agar upaya penanganan kumuh itu tetap bisa dilaksanakan.
‘’Semoga dengan lokakarya ini setiap kota menemukan proses pembelajaran bersama yang kita dorong agar bagaimana kotaku bisa mengemas dari ikhtiar kita bersama bukan hanya bestpractice melainkan sebagai lessen learn yg menjadi pelajaran positif di kesempatan berikutnya,’’ katanya.
Bambang Pramusetyo ST Kasi pengelolaan data dan pengendalian pembangunan perumahan permukiman Dinas PRKP Tuban menyampaikan progres, perkembangan dan capaian program tanpa kumuh Tuban. SK Bupati 2015 sudah tercapai pengurangan kumuh. Sedangkan SK baru masih on progress.
‘’Untuk dana pada tahun 2021 ini mendapatkan alokasi di 8 kelurahan, masing-masing desa/kelurahan mendapatkan Rp300 Juta. Sampai saat ini progress kegiatan padata karya CFW sudah selesai 100,’’ terangnya.
Eryan Dewi Fatmawati, M.Ec, M.Se, Ak Kkepala Bidang Perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewirausahaan Bappeda menambahkan, mengenai arah kebijakan Kabupaten Tuban 2021-2026 berdasarkan visi dan misi bupati.
Visi Kabupaten Tuban yaitu membangun serta mewujudkan Tuban sejahtera, berkeadilan, berbudaya, berdaya saing dan berbasis lingkungan. Arah pembangunan yang masuk dalam kotaku yaitu misi membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu. Partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan social, ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai nilai agama, budaya dan kearifan lokal.
Kepala Dinas PRKP Sudarmaji dalam sambutanya mengatakan, lokakarya program KOTAKU tahun 2021 diselenggarakan dengan tiga tujuan utama. Yaitu melihat secara komprehensif pelaksanaan program KOTAKU selama setahun, khususnya progres kegiatan skala lingkungan yang difasilitasi dari dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) CFW T.A 2021.
Kedua, melihat progress capaian pengurangan kumuh sampai dengan Oktober tahun 2021 dan capaian olaborasi penanganan dan penegahan kumuh di Kabupaten Tuban. Dengan melihat progress campaian atas beberapa aspek program tersebut, akan diketahui sejauh persoalan dan kendala yang dihadapi.
‘’Dengan demikian forum koordinasi kali ini juga akan merumuskan langkah-langkah solutif yang bersifat operasional dalam rangkah menjawab persoalan dan kendala yang ada di lapangan,’’ jelasnya.
Dia menambahkan, berdasarkan SK Kumuh Kabupaten Tuban Nomor 188.45/113/KPTS/414.013/2021 Total Luas 411,64 HA Terdiri 178 RT, 35 Desa/Kel, 9 Kecamatan. Sedangkan Yang Berada diwilayah existing Program KOTAKU 17 Desa Kel diwilayah Kecamatan Tuban dengan Luas 116,4 Ha berada di 49 RT.
Lokakarya merupakan sarana komunikasi dan koordinasi antar pelaku dan stakeholder di Kabupaten Tuban. Sebab dengan melakukan koordinasi kita dapat melihat tantangan dan problematika pelaksaan program di masa-masa yang akan datang.
‘’Tantangan dan problematika yang tentunya tidak mudah bagi usaha penataan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tuban,’’ tambahnya.
Program KOTAKU, lanjt dia, merupakan program penataan lingkungan permukiman dari kementrian PUPR yang diimplentasikan melalui Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2016. Program KOTAKU memiliki target dan kinerja yang nyata dan terukur, yaitu terwujudnya kota layak huni dan berkelanjutan, dan pencapaian pengurangan kumuh sampai dengan 0 hektar sampai tahun 2024.
‘’Harapan kami dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah baik pemerintah maupun masyarakat memiliki komitmen penuh dalam peningkatan kualitas permukiman dan infrastrukturnya untuk pengurangan luasan kawasan kumuh hingga 0 persen dan melakukan upaya pencegahan di lokasi non kumuh agar tidak tumbuh kumuh baru,’’ tandasnya.
Pada lokakarya hari kedua, Husnul Yaqin OSP 3 Jatim menyampaikan pentingnya kolaborasi penanganan kumuh baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kelurahan/desa. Kolaborasi menjadi penting karena penuntasan kumuh tidak mungkin diselesaiakan sendirian.
‘’Harus semua pihak, pemerintah pusat, pemeritah daerah dan pemerintah provinsi serta masyarakat dan dunia usaha,’’ katanya.
Sedang Sugianto Kordinator BKM Kembangbilo Berkarya mengatakan, kegiatan yang dilakukan mulai sosialisasi, pembentukan KSM, pelatihan dan pelaksanaan program. Di Desa Kembangbilo alokasi Rp300 juta dipergunakan untuk pemeliharaan jalan paving, rabat, MCK dan drainase.
Darmuji Koordinator PK LKM Sumurgung Mandiri Sejahtera menambahkan, kegiatan kolaborasi di Desa Sumurgung berupa ipal komunal di tahun 2019 dan pada tahun 2021 ini mendapatkan dana dari provinsi berupa pembangunan jalan paving dari PPRKP CK Jatim.
Sementara, Ichwan Sulistyo, ST Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Bappeda sekaligus Pokja PKP menyampaian paparan mengenai monitoring partisipatif yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan pelaksanaan program.
Hasilnya capaian pengurangan kumuh Kabupaten Tuban sampai dengan Oktober tahun 2021, SK Kumuh 2021 mencapai 6,87 persen atau 8 hektar dari total kumuh seluas 116,44 hektar menjadi 108,44 di wilayah pendampingan Kotaku.
Sebagai Penutup, Askot Mandiri KOTAKU Kabupaten Tuban A. Mukhtar Hadisaputra mengatakan, dalam lokakarya banyak materi yang disampaikan oleh narasumber baik dari dinas PRKP, Bappeda, OSP3 jawa timur dan parkatek baik kegiatan dimasyarakat selama dua hari.
‘’Semoga materi yang disampaiakan narasumber bisa menjadi informasi yang baik dan menjadi bekal kita dalam menggapai target dan capaian penanaganan kumuh Kabupaten Tuban,’’ katanya.(*)
