Partai Golkar Tak Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah di Blora, Begini Alasannya

oleh -
ARAHAN DPP : Ketua Umum Airlangga Hartarto memberi arahan langsung pada Siswanto dan Kamadjaya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta untuk maju PILKADA 27 Nopember 2024.

BLORA

Penulis : M.Rizqi

Link Banner

Lenterakata.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Blora memastikan tidak membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon bupati (bacabup) dan wakil bupati bacawabup Blora pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 ini.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora Siswanto menyebutkan, bahwa alasan DPD Golkar Blora tidak membuka pendaftaran karena mengikuti kebijakan DPP. Pimpinan Golkar pusat telah mengintruksikan dan memberikan surat mandat kepada kader dan petugas partai seluruh daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk mengusulkan bakal calon bupati dan wakil bupati.

“DPD Golkar Blora menghormati kebijakan DPP Golkar telah memberikan surat mandat kepada sejumlah kader internal partai yang ada DPD Golkar provinsi dan kabupaten/kota untuk bakal calon bupati dan wakil bupati. Ini mekanisme partai kami,” ujar Siswanto Kamis  (09/05/2024).

Politisi  partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Blora menyampaikan, DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada dua bakal calon dan sudah diundang mengikuti kegiatan Partai Golkar, sekaligus diberikan penjelasan mekanisme untuk mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati melalui hasil survei.

“Siapa yang punya elektabilitas dan tingkat popularitas di hati rakyat cukup tinggi, dia yang akan diberikan rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Sesuai instruksi DPP Partai Golkar, saya sebagai ketua Golkar Kabupaten Blora dan Bapak Kamajaya yang mendapatkan surat mandat tersebut,” ungkap Siswanto.

Meski demikian, tambah Siswanto, rekomendasi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Blora ditentukan oleh DPP Partai Golkar. Walaupun tidak menerima surat mandat.

“Keputusan calon yang akan maju ke dalam Pilkada Blora juga bergantung rekomendasi dari pusat. Meskipun tidak menerima surat mandat sebelumnya,” jelas Siswanto.

Karena hanya meraih 5 kursi di DPRD, untuk maju dalam pilkada, Partai Golkar harus menjalin koalisi dengan partai poltiik lain pemilik kursi di DPRD. Mengenai rencana koalisi ini, Partai Golkar Blora,   telah menjalin komunikasi dengan beberapa partai.

“Kami mendapat 5 kursi. Jadi perlu berkoalisi untuk mendapat perahu. Untik ini kami telah intens komunikasi bersama partai politik,” kata politisi asal Ngawen ini.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *