TUBAN
Penulis: M. Rizqi
Lenterakata.com – Dewan Pendidikan langsung turun tangan menanggi pengaduan terkait dugaan SMKN 1 Tambakboyo yang mencuri start dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Satu tim diturunkan untuk menelusuri persoalan ini.
‘’Hari ini tim Dewan Pendiddikan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti surat aduan yang masuk,’’ ujar Suwito Tulus, Koordinator tim Dewan Pendidikan Kamis (13/6/2019).
Menurut Tulus, sapaan akrabnya, tim terdiri dari tiga orang yakni dia sendiri ditambah Ratna Handayani dan Sri Wiyono. Tiga orang ini sudah ditunjuk untuk menindaklanjuti surat yang masuk.
‘’Sebelumnya sudah dibahas di internal Dewan Pendidikan, dan disepakati kami bertiga yang diberi mandat untuk menggali data di lapangan,’’ tambahnya.
Pria yang juga ketua PGRI Kabupaten Tuban ini menjelaskan, ada pengaduan yang masuk terkait SMKN 1 Tambakboyo yang mencuri start PPDB. Dalam surat juga dilampirkan formulir pendaftaran offline yang dikeluarkan SMKN 1 Tambakboyo.
Tindakan tidak fair SMKN 1 Tambakboyo itu menjadi rasan-rasan dan meluhan bagi sekolah lainya, utamanya SMA dan MA. Karena, tindakan membuka pendaftaran mendahului jadwal berpotensi merugikan sekolah lain yang taat jadwal PPDB.
Disebut mencuri start, karena jadwal PPDB offline mestinya baru dibuka tanggal 11-13 Juni 2019 dan pendaftaran online tanggal 17-20 Juni 2019. Namun, SMKN 1 Tambakboyo sudah mulai mendaftar siswa sejak Mei.
‘’Mohon maaf kami belum member statemen dulu kemarin-kemarin. Karena kami harus klarifikasi dan menggali data di lapangan dulu,’’ katanya.
Setelah ditelusuri, lanjut Tulus indikasi curi star PPDB itu benar adanya. Salah satu indikasinya adalah SMKN 1 Tambakboyo sudah mendaftar dulu calon siswanya. Bukti dari data ini adalah keterangan dari panitia PPDB SMAN 1 Tambakboyo yang menyebutkan calon siswa yang mau mengambil di SMAN 1 Tambakboyo tidak bisa.
‘’Ada 4 anak yang datang ke SMAN 1 Tambakboyo untuk mendaftar. Setelah dicek, 3 dari 4 anak itu PIN sudah keluar melalui SMKN 1 Tambakboyo. Setelah ditanya ternyata mereka sudah didaftar yang dibuktikan dengan formulir. Kami pegang datanya,’’ beber mantan pejabat di Dinas Pendidikan Tuban ini.
Selain itu, juga ada informasi dari SMAN Bancar yang mengabarkan hal yang sama. Bahkan, SMAN Bancar terancam tak memenuhi pagu. Sebab, dari pagu 108 siswa, sampai saat ini baru 46 anak yang mengambil PIN. Meski sudah ambil PIN, tak menjamin akan tersebut mendaftar di SMAN Bancar.
Hanya, data laporan dan temuan di lapangan itu dibantah oleh Kasek SMKN 1 Tambakboyo Ratna Ayumilia bersama tim PPDBnya. Ayu panggilan akrabnya bersama tim PPDB yang menemui tim Dewan Pendidikan menolak menjawab apakah benar mengeluarkan formulir pendataran atau tidak.
‘’Padahal jelas, disitu ada kop dan stempel sekolah serta tandatangan pantia PPDB SMKN 1 Tambakboyo. Tapi mereka tidak membantah atau mengiyakan,’’ terangnya.
Atas dasar temuan-temuan itu, Dewan Pendidikan meminta agar Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Tuban menindak tegas agar kejadian serupa tak terulang. Sebab, SMKN 1 bukan kali ini saja bertindak demikian.
‘’Pada 2016 dulu juga begitu. Saat itu tim monev Dewan Pendidikan menemukan langsung kejadiannya. Kami minta nanti sekolah-sekolah itu dipertemukan, duduk bersama dan mencari jalan keluar agar tidak terulang lagi,’’ tandasnya.
Terpisah Kasi SMK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Tuban Supriyadi mengucapkan terimasiha atas masukan dari Dewan Pendidikan.
‘’Akan kami telusuri dulu. Kalau terbukti bersalah akan kami tindak,’’ janjinya.
Sedang Kasek SMKN 1 Ratna Ayumilia mengaku kalau sudah didatangi Dewan Pendidikan. Namun, dia menolak komentar terkait hal itu.
‘’Nanti akan kami jelaskan dalam forum pertemuan bersama Cabang Dinas dan sekolah-sekolah yang lain itu,’’ katanya.(wie)
