TUBAN
Penulis : M. Rizqi
Lenterakata.com – ‘’Wakil rakyat, seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat…’’
Begitu Iwan Fals dalam bait salah satu lagunya mengritik anggota DPR. Para wakil rakyat yang terhormat itu harus sering menerima suara keras di dekat telinganya agar tidak lupa pada tugas pokok dan fungsinya.
Itu pula yang dilakukan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Tuban.
Mereka memberi kado istimewa pada para calon wakil rakyat yang segera duduk di kursi DPRD Tuban dengan menggelar aksi demo. Mereka mengingatkan tugas-tugas yang mesti dilakukan pelayan rakyat.
Ahmad Kurniawan koordinator aksi mengatakan, masyarakat berharap anggota dewan mampu menyerap aspirasi rakyat dengan maksimal. Baik di bidang politik hukum dan ekonomi.
Harapan itu, adalah salah satu butir aspirasi dan rekomendasi yang mereka berikan pada para calon wakil rakyat itu. Sebab, saat rekomendasi diberikan, mereka belum dilantik.
‘’Kami butuh kerja nyata para anggota DPRD ini,’’ ujarnya.
Sebelum pelantikan, Ketua DPRD Tuban Miyadi bersama Wakil Ketua Komisi A Fahmi Fikroni menyempatkan menemui mahasiswa.
Miyadi mendengarkan tuntutan yang dibacakan mahasiswa. Dia berterimakasih kepada PMII dan GMNI karena aktif mendukung kinerja dewan.
‘’Kami lima tahun sudah bekerja optimal, jika ada yang belum sempurna tentu akan diperbaiki lima tahun mendatang. Begitupula PMII dan GMNI akan kami komunikasikan dengan ekskutif untuk dilibatkan dalam Musrembang,” janjinya.
Ada sembilan tuntutan yang diberikan mahasiswa kepada DPRD Tuban periode 2019-2024 itu. Di antaranya adalah program dewan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan berprinsip pada keadilan.
Soal pengentasan kemiskinan, meski Kabupaten Tuban banyak berdiri perusahaan dan pusat industry. Namun belum mampu mengangkat derajat dan kesejahteraan bagi warganya.
Banyaknya perusahaan bertaraf nasional dan internasional belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran.
Faktanya, Tuban masih menempati berada di posisi lima kabupaten termiskin di Jawa Timur.
Data terakhir dari BPS Jatim tercatat persentase kemiskinan masihb 16,87 persen.
Sedang jumlah kemiskinan di Provinsi Jatim 11,77 persen. Mahasiswa mendorong DPRD untuk lebih serius dalam menyikapi dan mencari penyelesaian dari permasalahan kemiskinan ini.
Juga tentang mahalnya biaya pendidikan. GMNI dan PMII menilai belum meratanya fasilitas pendidikan baik infrastruktur maupun suprasrtuktur.
Tingginya angka putus sekolah juga dapat menyumbang jumlah pengangguran di Tuban yang saat ini mencapai angka 18.644 orang.
Dewan diminta menyelesaikan soal konflik agraria. Sebab, mahasiswa menilai masih ada konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan birokrasi dan maupun perusahaan. Salah satunya di Kecamatan Jenu terkait pendirian Kilang Minyak.
Terkait manajemen pemerintahan, Tuban yang meraih kabupaten terbaik bidang pelayanan publik Indonesia’s Attractiveness Award (IAA) 2018, ternyata berbanding dengan kenyataan yang ada.
Karena masih kurang primanya pelayanan publik, dan belum terlaksananya Perbup Nomor 37 tahun 2017 tentang e-govermen baik ditingkat desa maupun intansi terkait. Serta beberapa bidang lain.(wie)
