TUBAN
Penulis : M.Rizqi
Lenterakata.com – Bupati Tuban Fathul Huda menyatakan bahwa guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (GTT) harus diperjuangkan nasibnya. Selama 10 tahun masa kepemimpinannya, dia sudah berusaha meningkatkan kesejahteraan GTT dan PTT. Namun perjuangan itu belum tuntas.
“Mudah-mudahan ke depan bisa UMR semua, itu janji saya dulu tapi belum bisa terealisasi. Ke depan saya sudah tidak punya wewenang tinggal Pak Sekda bisa mengupayakan, Kasihan kalau tulang punggung hanya digaji ratusan ribu,” ungkap Bupati Huda, saat safari Ramadan di Kecamatan Palang, Jumat (16/4/2021).
Jika mengacu pada upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2021 ini, UMK Kabupaten Tuban disesuai yang disahkan Gubernur Jawa Timur sebesar Rp 2.532.234,77. Sedangkan honor GTT dan PTT di Tuban, maksimal Rp 1 juta. Honor Rp 1 juta itu pun baru diterima pada 2021 ini setelah anggaran untuk GTT dan PTT dinaikkan.
Berdasarkan data yang ada, tahun 2021 ini anggaran untuk honor GTT dan PTT menjadi Rp24,53 miliar dari sebelumnya Rp18,26 miliar. Denga demikian, honor GTT dan PTT minimal Rp 1 juta. Sementara sebelumnya berkisar Rp700 ribu sampai Rp800 ribu.
Data di Dinas Pendidikan menyebut, ada 2.318 orang GTT. Mereka terdiri dari 218 GTT K2 dan tenaga honorer daerah 3 orang. Selain itu ada 1.190 orang GTT dari APBD serta 908 orang GTT dari BOS pusat. Selain itu, ada 661 orang tenaga kependidikan non PNS. Mereka semua menerima kenaikan honor minimal Rp 1 juta mulai tahun 2021, kecuali GTT daro BOS nasional.
Bupati yang didampingi Wakil Bupati (Wabup) Noor Nahar Hussein juga menyebut Kabupaten Tuban saat ini mulai masuk menjadi kota industry. Tapi juga sebagai lumbung pangan nasional. Produksi jagung mencapai 726 ribu ton, sedang padi mencapai 700 ribu ton.
“Beras kita surplus 63 persen, dari tahun ke tahun naik terus, ini luar biasa, dan akan terus diupayakan agar selalu naik. Meskipun lahannya berkurang luasnya, tapi bisa berkembang dengan teknologi. Bahkan Tuban sudah bisa ekspor benih jagung,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Palang, Rohmad Mustofa menyampaikan, Kecamatan Palang terdapat 27.800 kepala keluarga dan yang masuk data DTKS sebanyak 10.272 kepala keluarga. Dari data tersebut semua sudah tercover bantuan sosial dari pemerintah.
Program PKH 3.908 keluarga penerima manfaat (KPM), BPNT 4.415 KPM, BPNTD 2.293 KPM, BST 3.553 KPM.
“Yang belum dicover oleh bantuan tersebut sudah dicover dengan BLTDD,’’ jelasnya.
Tahun 2020 sebanyak 2.225 KPM dan tahun 2021 ditambah 742 KPM penerima BLTDD ini. Sedang warga yang mendapatkan KIS sebanyak 39.169, yakni kartu KIS APBN dan 1.141 kartu KIS APBD Provinsi.
Disampaikan juga, kondisi Covid-19, Palang yang semula menjadi rangking 2 terbanyak sekarang tinggal 1 anak yang terkonfirmasi Covid-19.
“Kita doakan bersama semoga lekas sembuh dan tidak bertambah lagi serta nilai kepuasan masyarakat Palang selama 2 tahun ini diatas 90 persen atau nilai A dengan predikat sangat baik,” katanya.
Pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan tunjangan hafidz dan hafidzah, bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, bantuan uang tunai untuk KK miskin. Termasuk bantuan sembako dari Diskoperindag dan bantuan sembako santunan keluarga miskin.
Selain itu bantuan paket alat berupa bantuan pengolahan pangan, hibah lembaga pendidikan MI Muhammadiyah 2 Desa Cendoro, bantuan pangan non tunai daerah, bantuan sembako Baznas, dan bantuan sembako dari Kemenag.(*)
