TUBAN
Penulis : M.Rizqi
Lenterakata.com – Dalam bahan pokok yang diberikan pada keluarga penerima manfaat (KPM) selain beras untuk sumber karbohidrat juga ada protein nabati yakni berupa tahu dan tempe serta telur untuk protein hewani.
Namun, temuan dalam sidak Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky di rumah-rumah KPM di Kecamatan Rengel, ada KPM yang justru menerima pengganti protes nabati itu dengan kerupuk dan mie instan serta minyak goreng.
Padahal jenis sembako dalam bantuan soaial pangan yang sebelumnya disebut BPNT harus memenuhi 4 syarat, kandungan karbohidrat dari beras, Protein hewani dari telur, protein nabati bisa dengan tempe atau tahu, vitamin dan mineral bisa dengan sayuran dan lainnya.
Mas Bupati masih menemukan agen yang mengganti jenis pangan sumber protein nabati, vitamin dan mineral tak sesuai aturan tersebut.
‘’Meskipun sesuai permintaan KPM, hal tersebut tidak boleh dibenarkan,’’ ujar Bupati Lindra.
Karena, setelah ditelusuri pemberian kerupuk dan mie instan dan minyak goreng itu permintaan dari KPM. Namun, ini tidak sesuai aturan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.
‘’Jadi ini tugas pendamping untuk memberikan pemahaman kepada mereka,” tambah Mas Bupati sapaan akrabnya.
Mas Bupati berharap, pendamping dan agen secara berkala menggelar pertemuan bersama KPM atau ketua kelompok untuk membahas komoditi yang diinginkan KPM, namun tetap harus sesuai aturan.
Dalam kesempatan itu, Mas Bupati meminta agar Kepala Desa ikut terlibat penuh dalam proses validasi data penerima Bansos. Ini penting, sebab validasi data memiliki peranan penting dalam penyaluran bansos agar tepat sasaran.
“Kades yang paling tau kondisi warganya, untuk itu saya berharap, Kepala Desa ikut mengawal penuh proses validasi data, agar warga yang memang pantas dan berhak menerima bansos tidak terlewat, dan harus adil,” ucap Mas Bupati.
Mas Bupati juga mengapresiasi Kepala Desa Menilo Kecamatan Soko yang proaktif mengakomodir keluhan warga terkait penyaluran bansos di wilayahnya.
“Saya berterimakasih dan mengapresiasi Pak Kades Mustajab yang proaktif. Ini yang pemkab inginkan, kita berkomunikasi dan berkolaborasi,” terangnya.
Selain itu, Mas Bupati juga berharap, agar warga yang merasa telah mampu atau mandiri, untuk rela melepas bantuan yang di peroleh.
Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah, dimana program sosial benar benar menyasar kepada rumah tangga miskin, untuk bisa membantu dalam peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan, dan mengurangi beban pendapatan keluarga.
“Seperti program PKH, jika sudah merasa mampu atau mandiri, saya harap KPM mau di graduasi atau menyatakan diri lulus program,” tandas Bupati.(*)
