Jumlah Warga Miskin Naik, Ini Usulan KNPI Tuban

oleh -
AUDIEN SI : Pengurus DPD KNPI Tuban saat Audiensi ke Dinas Sosial, P3A dan Penmas

TUBAN

Penulis : Sutrisno

Link Banner

Lenterakata.com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tuban melakukan audiensi dengan dinas Sosial, P3A dan Pemas Kabupaten Tuban. Mereka diterima Sekretaris Dinas Rarin Suryani.

KNPI mengaku prihatin dengan kondisi Kabupaten Tuban yang kaya potensi namun warganya masih banyak yang miskin. Karena itu, KNPI mengajak berdiskusi dengan OPD terkait tersebut.

Sesuai rilis BPS jumlah penduduk miskin Kabupaten Tuban pada tahun maret 2021 naik dibandingkan Maret 2020, persentase penduduk miskin meningkat dari 15,91 persen menjadi 16,31 persen naik sekitar 0,4 persen.

Sutrisno Puji, Ketua DPD KNPI Tuban mengatakan, perlu adanya inovasi-inovasi yang bisa mendorong angka kemiskinan segera turun.  RPJMD yang telah disusun harus berpihak pada masyarakat Tuban dan menurunkan angka kemiskinan.

Sekretaris KNPI Tuban, Wawan Purwadi menambahkan, bahwa pemkab bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan di organisasi perangkat daerah (OPD).

Seperi program pemberdayaan, pelatihan, bantuan permodalan, dan lain-lain. Jangan sampai, banyak program berorientasi pemecahan kemiskinan tapi, tidak tepat sasaran. Terobosan-terobosan harus segera dilakukan.

‘’DPD KNPI Tuban memberikan rekomendasi untuk dijadikan bahan pertimbangan,’’ ujar Sutrisno.

Rekomendasi itu di antaranya ; mendorong adanya program prioritas untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban, inovasi program pengentasan kemiskinan terkait penyaluran bansos dan pendataan BUMDes yang valid untuk peningkatan daya saing masyarakat Kabupaten Tuban.

Kemudian penatausahaan dana CSR harus bisa lebih baik untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk forum multi stakeholder.

Sementara, Rarin Suryani menjelaskan bahwa berberbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Mulai perbaikan pemutakhiran basis data terpadu secara digital hingga terjun langsung ke masyarakat terkait dengan data warga miskin agar tepat sasaran.

Pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin untuk program prioritas mendorong One Product One Village, sehingga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sampai skala rumah tangga.

“Kita sekarang fokus pada perbaikan pemutahiran basis data terpadu secara digital, biar nanti segera bisa rilis hasilnya, banyak data di masyarakat yang masih beluagai selesai di update, segera mungkin selesai,” jelasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *