TUBAN
Penulis : Laidia
Lenterakata.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali mengingatkan ASN Kemenag Tuban untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Hal ini disampaikan saat memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat Kementerian Agama Kabupaten Tuban sekaligus melaunching Madrasah Digital di gedung PLHUT Kemenag Tuban, Ahad siang (10/9/2023) didampingi Kakanwil Kemenag Jatim, Husnul Maram.
Nizar Ali berpesan agar ASN Kemenag Tuban menjaga marwah tidak terpengaruh pada kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu.
“Sebagai pengayom masyarakat ASN Kemenag Tuban tidak terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik yang diatur dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu no 1 tahun 2022,” ujarnya.
Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama ini juga menyampaikan 10 bentuk pelanggaran netralitas ASN. Pertama mempengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih paslon tertentu, melarang/ menghalangi pemasangan alat peraga kampanye paslon tertentu, penggunaan fasilitas dan anggaran negara atau daerah, menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial dan mempengaruhi atau mengintimidasi perangkat desa untuk berpihak kepada memilih pasangan tertentu.
“Selain hal tersebut di atas yang termasuk bentuk pelanggaran netralitas ASN adalah menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial, terlibat dalam kampanye dengan menjadi jurkam, menyediakan rumah sebagai tempat kampanye dan memobilisasi warga masyarakat untuk menghadiri kampanye,” sambungnya.
Pria jebolan UIN Sunan Kalijaga ini melanjutkan agar ASN tidak terlibat sebagai tim sukses, mengintimidasi para pegawai pada jajaran dan membuat kebijakan dalam bentuk SK pegawai honorer, mutasi, rotasi yang bersifat politik praktis.
“Jika mau terjun ke politik praktis tunggu pensiun,” tambahnya disambut gelak tawa hadirin.
Pada kesempatan tersebut juga dilaunching program madrasah digital ditandai dengan penempelan kartu e-vocard guru dan siswa. Dia sangat mengapresiasi capaian Kemenag Tuban yang di usung Kemenag.
Ahmad Munir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menjelaskan program madrasah digital diawali dengan kawan-kawan madrasah yang kesulitan ketika akan akreditasi. “Dengan merubah mainset, memahamkan pentingnya digitalisasi madrasah dengan menggandeng rekanan alhamdulillah program ini mulai berjalan,” ujarnya.
“Semua sistem manajemen madrasah sedang proses berbasis digital dan pembelajarannya harus sudah berbasis digital dan IT,” imbuhnya.
Masing-masing madrasah harus mempunyai keunggulan dan ciri khas tersendiri baik yang menyangkut literasi interpreneur maupun smart.
Selain digitalisasi madrasah, Munir juga mengusung input pekerjaan pegawai dengan cantolan SKP melalui aplikasi e kinerja, ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah online, ada Podcast On Mic Studio, Wa auto respon untuk KUA yang di beri nama si adik, kemudian ada program Tuban Bangga atau Tuban mBangun Keluarga karena perceraian yang makin tinggi.
Acara demi acara diikuti oleh jajaran pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional (Perencana, Pranata Humas, Pengawas, Bendahara dan Penyuluh Agama Islam), Kepala KUA dan Kepala Satker.
Usai memberikan pembinaan Sekjen Kemenag RI mengisi acara podcast bersama Pranata Humas Kemenag Tuban Laidia Maryati kemudian ke kantor PCNU Kabupaten Tuban untuk melantik Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban antar waktu masa khidmat 2023-2026. Selain Sekjen Kemenag RI, Nizar Ali juga masuk jajaran pengurus di PBNU, sebagai Wakil Ketua PBNU yang menangani urusan pendidikan.(*)
