TUBAN
Penulis : M. Rizqi
Lenterakata.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menargetkan open defecation free (ODF) di Kabupaten Tuban capai 80 persen pada Oktober tahun ini. ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
Saat ini, per 23 Agustus 2023 capaian ODF Tuban baru mencapai 71,03 persen, dengan jumlah desa ODF sebanyak 233 desa dari total 328 desa. Artinya hampir 30 persen lebih dari penduduk kabupaten di wilayah pantai utara (pantura) ini masih buang air besar (BAB) sembatangan.
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Esti Surahmi menyampaikan, untuk bisa mendeklarasikan Kabupaten ODF, Tuban harus mampu mencapai 80 persen ODF.
“Angka minimal harus 80 persen. Ini akan kita kejar hingga Oktober tahun ini,” katanya , Kamis (24/08/2023).
Ia menjelaskan, di tahun 2023 target ODF desa bertambah dari 233 desa menjadi 328 desa atau 100 persen. Oleh karena itu, perlu adanya upaya percepatan untuk bisa mencapai target tersebut.
“Target utama yang ingin dicapai adalah Tuban bisa menjadi Kabupaten ODF di tahun 2024,” ungkapnya.
Esti menambahkan, ODF sangat erat kaitannya dengan akses jamban. Saat ini, jumlah KK yang mengakses jamban sebanyak 352.082 KK, sedangkan yang tidak mengakses jamban sebanyak 9.627.
“Mereka ini yang menjadi sasaran kita,” tegasnya.
Meski demikian, tren ODF Kabupaten Tuban terus meningkat tiap tahun. Beberapa stimulan dilakukan seperti bantuan akses jamban bersih yang bekerja sama dengan Baznas hingga CSR perusahaan. Selain itu, juga sosialisasi Pola Hidup Bersih (PHS) dari puskesmas secara masif dilakukan.
Beberapa program pembangunan dan bantuan menggunakan dana APBD dan DAK untuk program percepatan ODF di tahun 2023 melalui program stimulan jambanisasi. Setidaknya ada 673 unit jamban dengan total anggaran Rp2 miliar lebih dibangun menggunakan APBD.
Tak hanya itu, juga melalui pembangunan SPALD-S septic tank melalui APBD sebanyak 72 unit dengan anggaran Rp1. 103.000.000 dan sebanyak 624 unit melalui DAK sebesar Rp 5,2 miliar.
Kemudian, Ipal Komunal, total DAK yang dianggarkan sebesar Rp 600 juta, untuk 50 sambungan rumah (SR), dan APBD sejumlah Rp 1.115.000.000 untuk 76 KK.
Esti mengingatkan, menyelesaikan ODF bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (DKP2-KB) saja, namun lintas sektor. Peran serta seluruh OPD, sektor lain, PKK, hingga camat sangat dibutuhkan.
“Saat ini Puskesmas dan desa mengejar target tersebut agar tercapai. Mereka butuh bantuan dan penguatan dari semua sektor terutama camat, PKK, dan OPD seperti Dinas PUPR PRKP,” ucapnya.
Sebelumnya Tim Pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sehat juga telah menggelar rapat koordinasi (rakor) Senin (21/08) kemarin. Diharapkan, seluruh sektor terlibat untuk mengejar capaian tersebut.
“Yang lebih penting adalah kualitas hidup dan kesehatan masyarakat juga meningkat,” tutupnya.(*)
