TUBAN
Penulis : M.Rizqi
Lenterakata.com – Program bantuan sembako atau yang sebelumnya disebut bantuan pangan nontunai (BPNT) harus mengutamakan kepentingan keluarga penerima manfaat (KPM). Sehingga, jika komoditas sembako tersebut kualitasnya tak sesuai harus diganti.
‘’Agen harus berani menolak dan mengembalikan jika menerima barang atau komoditas yang tidak sesuai,’’ ujar Santoso dari perwakilan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) Tuban, saat mengawasi distribusi sembako di Kecamatan Plumpang,Kamis (8/4/2021).
Santoso yang datang bersama anggota tim lainnya dari kabupaten ingin memastikan beras dan komoditas lain dalam sembako layak serta sesuai dengan ketentuan sebelum didistribusikan ke agen.
Dia menyatakan, Kecamatan Plumpang sering ada masalah terkait dengan program sembako. Misalnya persoalan dari agen, suplier, KPM dan sebagainya. Karena itu dia minta semua pihak untuk menjalankan betul ketentuan yang ada.
‘’Berasnya beras premium, tidak boleh ada meniran. Kalau patahan boleh namun maksimal patahan hanya 10 persen. Harus berani menolak kalau tidak sesuai,’’ ujarnya.
Jika ada komplain karena barang tidak sesuai, lanjutnya, agen dan suplier harus mau menerima. Dan barang yang tidak sesuai itu harus diganti dengan barang yang sesuai.
‘’Kalau KPM ada yang komplain jangan KPMnya dimarahi. Dikembalikan barangnya, minta ganti kalau tidak sesuai. Kita melindungi KPM,’’ tandasnya.
Pelaksanaan pemeriksaan beras dilakukan di pendopo Kecamatan Plumpang. Selain tim dari kabupaten, hadir juga koordinator agen, perwakilan agen, suplier dan pendamping program. Pemeriksaan itu juga dilakukan oleh forkopimka Plumpang yang terdiri dari Camat yang diwakili Sekcam Yusuf Hernowo, Kapolsek Plumpang AKP Wahyu Dwi serta perwakilan dari Koramil Plumpang.
Sementara pendamping TKSK Kecamatan Plumpang M. Aris mengatakan, di Plumpang ada 5.860 lebih KPM. Jumlah itu berkurang dari semula 6.000 lebih KPM. Karena sebelumnya jumlah KPM berkurang sskitar 1.500 karena ada penyesuaian data dari kementerian sosial.
Para KPM ini tersebar di 18 desa dan dilayani oleh 22 agen BPNT yang tersebar sampai ke desa-desa. Kepada para agen inilah KPM mengambil jatah sembakonya setiap bulan.
‘’Masing-masing KPM setiap bulan menerima paket dengan nilai nomimal Rp200 ribu,’’ ujar pria yang akrab disapa Dugi ini.
Dia mengatakan, paket senilai Rp200 ribu diberikan dalam bentuk beras 15 kilogram, telur 1 kilogram, daging ayam 0,5 kilogram dan tempe atau tahu senilai Rp10 ribu. Semua komoditas tersebut siap diambil di agen.
‘’Paket diberikan sebulan sekali. Kami mendampingi penyalurannya sampai ke KPM untuk memastikan barang yang diterima sesuai,’’ ungkapnya.
Sekcam Plumpang Yusuf Hernowo mengatakan, setiap bulan beras yang akan dibagikan diperiksa untuk memastikan beras yang diterima KPM kualitasnya bagus. Jika kualitas beras tidak sesuai, pihaknya tidak akan menerima dan tidak tanda tangan di berita acara penerimaan barang.
‘’Kita periksa bersama-sama setiap bulan sebelum dibagikan. KPM harus menerima barang yang sesuai,’’ ujar Yusuf yang mewakili Camat Plumpang Saefiyudin.
Sedangkan M. Ahsan supplier beras untuk Kecamatan Plumpang mengaku setiap bulan pengiriman beras tidak dilakukan sekaligus. Sebab, pengiriman berdasarkan permintaan agen, karena penyaluran penyaluran ke masing-masing KPM oleh agen tidak dilakukan serentak.
‘’Jadi, distribusinya bertahap tergantung kesiapan agen,’’ terangnya.
Sebagai penyedia beras, Ahsan menyatakan siap berasnya diperiksa. Bahkan, dia sudah mengemas beras untuk sembako itu dalam kantung seukuran jatah sembako yakni 15 kilogram. Dengan kemasan tersebut, beras mudah untuk diperiksa dan dilihat kualitasnya.
‘’Setiap bulan selalu diperiksa dan selama ini baik-baik saja. Kalau ada yang tidak sesuai kita ganti,’’ tandasnya.(*)
