BLORA
Penulis : M. Rizqi
Lenterakata.com – Bupati Blora, Djoko Nugroho mendorong agar program kegiatan pemkab tahun 2020 bisa lebih dipercepat. Tujuannya agar anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD untuk sejumlah proyek pembangunan segera berputar, sehingga bisa memutar roda ekonomi.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) untuk triwulan pertama tahun 2020. Rapat digelar Bagian Administrasi Pembangunan Setda Blora di ruang pertemuan setempat, Senin (2/3/2020).
Rakor dipimpin langsung oleh Bupati Djoko Nugroho, didampingi Wakil Bupati H. Arief Rohman, M.Si dan Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si,.
“Tolong lelang proyek dipercepat. Kurang dari dua bulan sudah masuk bulan puasa. Kami berharap proyek proyek sudah mulai dijalankan agar saat lebaran nanti masyarakat sudah bisa menikmati pembangunan dan peredaran uang kegiatan,” ujar bupati.
Jika proyek-proyek APBD bisa segera dijalankan, maka anggaran daerah bisa segera turun ke masyarakat. Banyak pekerja bangunan, penyedia barang dan jasa yang menunggu.
“Jangan dilihat bos-bosnya, tapi kita pikirkan para pekerja dan karyawannya. Jika perputaran anggaran daerah bisa cepat dilakukan maka masyarakat bawah pun bisa segera menerima manfaatnya. Rasanya akan beda menerima uang sebelum lebaran dan setelah lebaran,” lanjutnya.
Bupati juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) agar segera memperbaiki database kondisi jalan kabupaten guna memetakan pembangunan infrastruktur daerah.
Bupati menyadari bahwa kemampuan keuangan APBD tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran.
Sehingga muncul gagasan untuk mencari dana pinjaman untuk meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur. Bupati meminta agar gagasannya ini dikaji bersama.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Blora, Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo menyampaikan bahwa rakor POK ini diselenggarakan untuk melakukan evaluasi jalannya pemerintahan setiap tiga bulan sekali.
Selain mendengarkan capaikan kegiatan dalam setiap tiga bulan. Dalam rakor POK ini, masing-masing OPD menyampaikan hambatan-hambatan yang dihadapi untuk dipecahkan bersama-sama.
Rapat diikuti Asisten Sekda, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah. (wie)
