Penulis: M. Rizqi
Lenterakata.com – Pengetasan kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas pemerintah kabupaten (pemkab) Tuban. Setidaknya selama kurun waktu satu tahun di 2019, dua hal itu menjadi sasaran tembak untuk ditangani serius.
Karena itu, Bupati dan Wakil Bupati Tuban perlu menggelar pertemuan bersama Ketua dan anggota DPRD. Bertempat di rumah dinas bupati, yang juga dihadiri Sekretaris Daerah serta pimpinan OPD Kabupaten Tuban.
Bupati Fathul Huda mengatakan, pertemuan itu harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi atas apa yang dicapai tahun 2018 yang lalu. Pada tahun 2018, hubungan antara Pemkab Tuban sebagai Eksekutif dan DPRD Tuban sebagai Legislatif sudah harmonis.
“Saya harap hubungan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Bupati Huda mengungkapkan, permasalahan utama yang dihadapi di tahun 2019 adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Berbagai kebijakan dan program telah disusun untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Bupati menyatakan, bahwa semua program pembangunan yang dilakukan harus memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, serta harus mampu menurunkan angka kemiskinan.
‘’Pembangunan harus dilakukan di awal tahun dengan tujuan agar perputaran uang dapat lebih cepat terjadi. Tentunya, hal ini dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,’’tambahnya.
Saat ini, kata bupati yang juga kiai itu, 70 persen penduduk Kabupaten Tuban atau sekitar 900 ribu orang berprofesi sebagai petani. Namun, hanya sekitar 180 ribu orang yang menjadi pemilik tanah dan mempunyai Kartu Tani.
‘’Sedangkan sisanya perlu mendapat pekerjaan,’’ beber dia.
Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi di Kabupaten Tuban. Pemkab Tuban juga terus berupaya mengundang investor. Salah satunya adalah proyek kilang minyak New Grass Root Refinery (NGGR).
Bupati dua periode ini menjelaskan bahwa proyek kerjasama antara Pertamina dengan Rosneft ini memiliki nilai investasi mencapai 200 triliun.
Pro-kontra pasti akan terjadi. Hal tersebut harus disikapi dengan pendekatan yang logis dan harus terus dikawal jangan sampai ada yang dirugikan.
Di samping itu, perlu adanya dukungan legislatif untuk ikut menyadarkan masyarakat. Pemerintahan saat ini hanya merintis karena pembangunan proyek tersebut dapat memakan waktu sekitar 5 tahun.
“Yang merasakan manfaat nantinya adalah anak cucu kita,” tandasnya.
Terkait dengan tahun politik, Bupati asal Montong ini menambahkan bahwa Pemilu hanya menjadi sarana. Tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Karena itu, pesan dia, jangan sampai terjebak dalam benturan yang berlebihan.
“Harus menjalin komunikasi yang baik karena tujuan akhirnya adalah menyejahterakan masyarakat di Bumi Wali,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban Miyadi mengungkapkan, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mensinergikan dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka membangun Bumi Wali.
“Hal ini menjadi itikad baik dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.
Miyadi juga menambahkan bahwa pada Pemilu serentak 2019 mendatang, anggota DPRD Tuban akan kembali ikut mendaftar dalam kontestasi pemilu. dalam rangka menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat tuban.
“Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dan harus disikapi bijak. Demi pembangunan Kabupaten Tuban yang lebih baik,” pungkasnya.(*)
